Kembali lagi di Blog Pendidikan Kita Hari ini. Beberapa waktu lalu saya menyajikan ulsan tentang pendidikan kita hari ini menurut Anis Baswedan. Kali ini saya akan ulas tentang kurikulum Pendidikan Budaya dan Karakter Bangsa.
Sejak Kurikulum Pendidikan Budaya dan Karakter Bangsa diterapkan, kekerasan kian meraja lela, korupsi semakin meningkat, penggunaan anggaran yang tidak tepat (mark up) di berbagai bidang tak kunjung surut. Aktornya beragam. Ada oknum politisi, aparat hukum dan beberapa diantaranya adalah penggerak pendidikan di sekolah.
Sebut saja kasus pemukulan seorang siswa oleh teman sekelas di salah satu sekolah di Jawa Timur. Tindakan korupsi beberapa kalangan anggota DPR, di kementrian tenaga kerja, perebutan lahan, demonstrasi buruh menuntut kenaikan upah tak jarang berujung anarkis dan merusak fasilitas umum.
Tak kalah ketinggalan di dunia pendidikan. Setiap kali menjelang pembukaan sertifikasi, oknum-oknum guru kerap melakukan penipuan. Ramai-ramai mencari SK-SK honorer bahwa yang ersangkutan telah mengabdi di sekolah ini dan itu. Padahal jika lebih cermat, SK-SK tersebut tak sedikit yang bodong alias aspal (asli tapi palsu).
Kita patut prihatin dengan kondisi ini. Kurikulum Pendidikan Budaya dan karakter bangsa yang bertujuan mengatasi lemahnya moral bangsa, justru semakin merosot. Lantas bagaimana dengan slogan “Budaya Timur” yang mengedepan nilai-nilai kesantunan, sopan dan berakhlak?
Berpijak pada persoalan ini saya kira Kurikulum Pendidikan Budaya dan Karakter Bangsa masih harus dikaji ulang dengan berbagai pertimbangan. Pertama, lemah pengawasan. Selama ini jika ada kebijakan baru, hasilnya tidak tepat sasaran. Karena pemerintah langsung memberikan tanggung jawab langsung kesekolah. Sementara pejabat-pejabat terkait jarang memberikan sosialisasi. Termasuk di dalam penerapan kurikulum Pendidikan Budaya dan Karakter Bangsa ke dalam mata pelajaran. Walaupun sudah berkali-kali mengikuti seminar dan work shop, toh masih banyak guru yang belum faham.
Kedua, lemah keteladanan. Kerapkali siswa merasa kesulitan mencari teladan di lingkungan sekolah. Padahal seorang pendidik merupakan orang tua kedua yang menjadi teladan setelah orang tua di rumah. Hal ini senada dengan ungkapan “guru digugu dan ditiru”. Artinya seorang pendidik harus baik di sekolah maupun di luar sekolah. Memang tidak ada manusia sempurna tapi harus diiringi usaha semaksimal mungkin untuk menjadi teladan.
Ketiga, penghayatan terhadap pendidikan agama sangat kurang. Agama dalam konteks kekinian hanya sebatas lipstick. Hanya asyik diperbincangkan. Namun dalam praktek kehidupan sehari-hari, agama kerap ditinggalkan. Nilai-nilai agung tercampakkan tatkala kebutuhan perut mendesak. Agama hanya sebatas ritual dan kajian-kajian tanpa makna. Hal ini senada dengan surat al-Mulk ayat 60, bahwa sholat adalah tiang agama. Barang siapa mendirikan sholat maka ia mendirikan agama. Dan barang siapa meninggalkan sholat berarti ia merobohkan agamanya.
Mendirikan sholat disini bukan sekedar sholat. Tapi benar-benar diresapi dan dilaksanakan segala perintah dan larangan-Nya. Jika sholatnya benar, maka tindakan-tindakan dan ucapannya selaras. Kekhawatiran anjloknya akhlak dan aqidah bukan mustahil teratasi. Kita tidak perlu wara wiri menyalahkan pendidikan dan mengganti kurikulum.
Keempat, kebijakan tidak berkesinambungan. Acap kali berganti pemerintahan maka berganti kurikulum pula. Lain otak lain kebijakan. Sementara sekolah-sekolah menjadi koban. Terima atau tidak, sekolah harus mengikuti permintaan pemerintah. Belum lagi anggaran yang digunakan terasa sia-sia seiring pergantian kurikulum. Sebab setelah itu, berbagai pelatihan, seminar dan workshop segera jadi proyek.
Maka dari itu, saya sebagai bagian dari sekolah berharap kepada pemerintah agar tidak mudah mengganti kurikulum. Karena tidak hanya pemborosan anggaran yang terasa sia-sia, namun tenaga dan pikiran ikut terkuras. Meski kita juga tidak tahu kurikulum apalagi yang akan digunakan setelah kurkulum ini. Mengingat pemerintah berikutnya belum tentu mau melanjutkan kurikulum Pendidikan Budaya dan Karakter Bangsa. Semoga saja tidak terjadi.
Sebut saja kasus pemukulan seorang siswa oleh teman sekelas di salah satu sekolah di Jawa Timur. Tindakan korupsi beberapa kalangan anggota DPR, di kementrian tenaga kerja, perebutan lahan, demonstrasi buruh menuntut kenaikan upah tak jarang berujung anarkis dan merusak fasilitas umum.
Tak kalah ketinggalan di dunia pendidikan. Setiap kali menjelang pembukaan sertifikasi, oknum-oknum guru kerap melakukan penipuan. Ramai-ramai mencari SK-SK honorer bahwa yang ersangkutan telah mengabdi di sekolah ini dan itu. Padahal jika lebih cermat, SK-SK tersebut tak sedikit yang bodong alias aspal (asli tapi palsu).
Kita patut prihatin dengan kondisi ini. Kurikulum Pendidikan Budaya dan karakter bangsa yang bertujuan mengatasi lemahnya moral bangsa, justru semakin merosot. Lantas bagaimana dengan slogan “Budaya Timur” yang mengedepan nilai-nilai kesantunan, sopan dan berakhlak?
Berpijak pada persoalan ini saya kira Kurikulum Pendidikan Budaya dan Karakter Bangsa masih harus dikaji ulang dengan berbagai pertimbangan. Pertama, lemah pengawasan. Selama ini jika ada kebijakan baru, hasilnya tidak tepat sasaran. Karena pemerintah langsung memberikan tanggung jawab langsung kesekolah. Sementara pejabat-pejabat terkait jarang memberikan sosialisasi. Termasuk di dalam penerapan kurikulum Pendidikan Budaya dan Karakter Bangsa ke dalam mata pelajaran. Walaupun sudah berkali-kali mengikuti seminar dan work shop, toh masih banyak guru yang belum faham.
Kedua, lemah keteladanan. Kerapkali siswa merasa kesulitan mencari teladan di lingkungan sekolah. Padahal seorang pendidik merupakan orang tua kedua yang menjadi teladan setelah orang tua di rumah. Hal ini senada dengan ungkapan “guru digugu dan ditiru”. Artinya seorang pendidik harus baik di sekolah maupun di luar sekolah. Memang tidak ada manusia sempurna tapi harus diiringi usaha semaksimal mungkin untuk menjadi teladan.
Ketiga, penghayatan terhadap pendidikan agama sangat kurang. Agama dalam konteks kekinian hanya sebatas lipstick. Hanya asyik diperbincangkan. Namun dalam praktek kehidupan sehari-hari, agama kerap ditinggalkan. Nilai-nilai agung tercampakkan tatkala kebutuhan perut mendesak. Agama hanya sebatas ritual dan kajian-kajian tanpa makna. Hal ini senada dengan surat al-Mulk ayat 60, bahwa sholat adalah tiang agama. Barang siapa mendirikan sholat maka ia mendirikan agama. Dan barang siapa meninggalkan sholat berarti ia merobohkan agamanya.
Mendirikan sholat disini bukan sekedar sholat. Tapi benar-benar diresapi dan dilaksanakan segala perintah dan larangan-Nya. Jika sholatnya benar, maka tindakan-tindakan dan ucapannya selaras. Kekhawatiran anjloknya akhlak dan aqidah bukan mustahil teratasi. Kita tidak perlu wara wiri menyalahkan pendidikan dan mengganti kurikulum.
Keempat, kebijakan tidak berkesinambungan. Acap kali berganti pemerintahan maka berganti kurikulum pula. Lain otak lain kebijakan. Sementara sekolah-sekolah menjadi koban. Terima atau tidak, sekolah harus mengikuti permintaan pemerintah. Belum lagi anggaran yang digunakan terasa sia-sia seiring pergantian kurikulum. Sebab setelah itu, berbagai pelatihan, seminar dan workshop segera jadi proyek.
Maka dari itu, saya sebagai bagian dari sekolah berharap kepada pemerintah agar tidak mudah mengganti kurikulum. Karena tidak hanya pemborosan anggaran yang terasa sia-sia, namun tenaga dan pikiran ikut terkuras. Meski kita juga tidak tahu kurikulum apalagi yang akan digunakan setelah kurkulum ini. Mengingat pemerintah berikutnya belum tentu mau melanjutkan kurikulum Pendidikan Budaya dan Karakter Bangsa. Semoga saja tidak terjadi.
